Penguatan Kelembagaan Bawaslu Talaud Dihadiri Anggota DPR RI Komisi II dan Tenaga Ahli DKPP

Melonguane, Kepulauan Talaud – Dalam upaya memperkuat peran dan fungsi pengawasan pemilu di daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu yang menghadirkan dua narasumber nasional melalui zoom meeting, yakni Arif Wibowo, S.H., M.H., Anggota Komisi II DPR RI, serta Herdis M. Husein, Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kegiatan yang berlangsung di aula arangaca indah ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten, Pegiat Pemilu, Ormas serta perwakilan stakeholder terkait. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas pemilu dalam menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah dan pemilu serentak mendatang.

Dalam pemaparannya, Arif Wibowo menekankan pentingnya kelembagaan pengawas pemilu yang solid, profesional, dan berintegritas. “Bawaslu di daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Penguatan kelembagaan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sinergi antar-lembaga,” ujar Arif.

Sementara itu, Herdis M. Husein menyoroti aspek etika dan tanggung jawab penyelenggara pemilu. Ia mengingatkan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam setiap proses pengawasan. “Setiap pengawas pemilu harus memahami kode etik penyelenggara, karena pelanggaran etik sekecil apapun dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith T.M. Anaada, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran kedua narasumber. “Kami berharap kegiatan ini mampu memperkuat semangat serta pemahaman jajaran Bawaslu Talaud dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan pemilu dengan profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Bawaslu Talaud untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kelembagaan dalam rangka menyukseskan agenda demokrasi di wilayah perbatasan NKRI